Keistimewaan Jogja dipermasalahkan. apakah dia monarkhi? apakah dia demokratis? argumen2 seperti 'cm orng jogja yg ngerti istimewanya', atau 'orang2 lain lupa sejarah' cuma menunjukkan kekeras kepalaan kita. memang banyak yang ga paham karena mereka belum merasakan kultur di Jogja, tapi dengan bersikap defensif justru menutup kemungkinan adanya diskusi yang membuat mereka memahami sudut pandang orang Jogja.
Pembahasan mengenai sistem yg Jogja pakai akhir2 ini mulai melenceng, justru ketika draft RUU Keistimewaan dalam proses pengesahan. Mengutip isi draft itu, dengan memposisikan Kraton (Hamengkubuwono dan Pakualam) sebagai lembaga eksekutif dengan hak istimewa, bisa menjadi bumerang niat baik orang Jogja yang berusaha membuktikan bahwa mereka tulus menganut demokrasi. Bukankah dengan menempatkan kepala daerah terpisah dari lembaga demokrasi menjadikan sebuah sistem monarki konstitusional? Meskipun penetapan Sultan sebagai gubernur seumur hidup pun memiliki resiko sendiri mengingat kita memiliki pengalaman tidak enak dgn orang yg terlalu lama memegang kuasa.
Saya bukan seorang fans Sultan, karena sepak terjangnya di dunia politik.Tapi sebagai identitas, Kraton Jogja layak dibela. Dan di Jogja, lembaga itu yang netralitasnya masih bisa dipercaya. Saya pribadi untuk saat ini mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur untuk alasan-alasan praktis, mengisi kekosongan kepala pemerintahan sampai RUUK disahkan, apa pun hasilnya nanti. Dan ada pertimbangan lain melihat keterlibatan beliau di ormas tertentu.
Bagi saya lembaga Kesultanan adalah produk budaya. Munafik sekali bagi saya ketika melihat orang2 memaki negara tetangga yang mengaku-aku sebuah produk budaya kita sebagai milik mereka, sementara kita sendiri tidak melestarikan yang masih ada.
Saya memahami kekecewaan Sultan dan orang-orang Jogja terhadap pernyataan 'monarki di negara demokrasi', karena orang2 pro NKRI menyadari, ideologi yang bertentangan dengan konstitusi berarti kaum separatis.
Bersikap bijaklah. Buktikan bahwa nilai2 yg selama ini kita pegang tidak bertentangan dgn konstitusi. Terakhir kali artikel ini diedit, rapat akbar yang diadakan di DPRD tidak berhasil meyakinkan banyak orang perlunya dilakukan penetapan Sultan sebagai Gubernur. Agenda yang diusung menjadi tidak jelas, apakah keistimewaan Jogja yang diperjuangkan hanya berdasarkan sistem pengangkatan kepala daerah saja? Lalu, bagaimana dengan faktor-faktor lain yang membuatnya istimewa? Bagi saya, Jogja ISTIMEWA bukan karena kepala pemerintahnya, bukan karena sistemnya, tapi karena masyarakatnya. Masyarakat yang telah beradaptasi dengan lingkungan, perbedaan, bencana, konflik; Masyarakat yang bangkit kembali setelah kehancuran, dan masih bisa tertawa dan berucap, "untung..." Masyarakat inilah yang harus kita jaga ketika Jogja (misalnya) mengaplikasikan sistem pilkada, ketika (amit-amit) status ISTIMEWAnya dicabut, ketika haluan negara berubah jadi komunis, fasis, anarkis, demokratis, apa pun itu.
Sekedar info, wacana di pemerintahan terakhir adalah menggeser kewenangan mengangkat gubernur yang semula dilakukan pemerintah pusat ke DPRD DIY, mengikuti rencana pemerintah untuk menyeragamkan prosedur penentuan/pemilihan kepala daerah kepada masing-masing legislasi.
Yang menyedihkan adalah ketika melihat para oportunis memanfaatkan kesempatan untuk meraih simpati.
NB : buat 'pembela demokrasi', sebaiknya kalian kaji ulang definisi demokrasi, kalau perlu, studi banding ke 'negara monarki' kami yang sangat demokratis ini.
Jakarta, 5 Desember 2010 - di balkon pojok sebuah kantor -
